ANALISIS IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA BERKELANJUTAN (GREEN PUBLIC PROCUREMENT) BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ABSTRAK Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (Green Public Procurement/GPP) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, guna mendorong pengadaan pemerintah yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Analisis ini disusun untuk mengkaji kerangka implementasi GPP yang terbagi ke dalam delapan tahap operasional dan empat fase besar, yaitu perencanaan dan katalogisasi, evaluasi dan penilaian, kontrak dan pelaksanaan, serta audit dan pelaporan. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan menganalisis signifikansi, risiko, dan langkah implementasi pada setiap tahap, kemudian mengorelasikannya dengan konteks kelembagaan Biro Pengadaan Barang/Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBJ DIY). Hasil analisis menunjukkan bahwa kedelapan tahap tersebut membentuk satu rantai yang saling bergantung, sehingga kelemahan pada satu tahap — misalnya spesifikasi tekni...